Sabtu, 06 Juli 2013

Kelaparan Ancam Pengungsi Banjir di Malaka Barat NTT

Sejumlah warga yang mengungsi karena banjir yang menenggelamkan rumah mereka di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kelaparan. Belum ada bantuan memadai dari pemerintah terhadap para korban banjir bandang Sungai Benenain itu. 

Anggota Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) NTT wilayah Kabupaten Malaka, Patris Seran Klau, kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2013) malam, mengatakan, sebagian besar warga yang mengungsi dan saat ini kelaparan adalah warga Desa Lasaen, Fafoe, dan Umatoos. "Warga mulai kelaparan karena gagal panen akibat banjir. Kondisi pengungsi sekarang juga nyaris tak terurus," ujar dia.

Beruntung, ujar Patris, ada bantuan dari Bank NTT. "Sehingga warga masih bisa bernapas," ungkap Patris. Menurut Patris, bantuan dari bank itu tak bisa dijamin akan cukup untuk sepekan ke depan. Jatah yang didapat para pengungsi bervariasi, antara lima sampai tujuh kilogram beras per keluarga. Sementara anggota keluarga berkisar antara dua sampai tujuh orang. 

Saat ini, pengungsi mulai memakan pisang dan kelapa. Sebelumnya, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, penanganan banjir Malaka sudah mencakup tindakan darurat pengiriman makanan, obat, dan air bersih ke pengungsian warga.

Sumber: kompas.com

Syarat Lulus Ujian Paket A, Orangtua Siswa di Desa Napan Harus Bayar Rp 500.000

Sejumlah orangtua siswa asal Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengeluh lantaran dimintai uang sebesar Rp 500.000 sebagai syarat kelulusan anak mereka yang mengikuti ujian paket A Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM).

“Ada petugas dari cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) kecamatan yang meminta uang Rp 500.000 sebagai jaminan agar anak saya yang mengikuti ujian paket A bisa lulus. Karena ingin anak saya lulus, saya terpaksa harus bayar dan untuk itu saya sudah panjar Rp 250.000,” kata salah seorang warga Desa Napan yang enggan diberitakan namanya kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2013).

“Kami sebenarnya mau tanya, apakah kalau mau lulus ujian paket harus setor uang? Dan kalau memang ada aturannya seperti itu, maka kami tidak akan mempersoalkannya. Tetapi, kalau tidak, maka kami akan laporkan kepada pimpinan pegawai yang bersangkutan itu,” ancamnya. 

Terkait dengan itu, Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU Vinsensius Saba mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tersebut.

“Kita belum dapat informasi terkait hal itu, dan kalau misalnya ada, maka kita akan tindak lanjuti hal itu. Semua ujian paket itu sebenarnya dibiayai oleh pemerintah dan prinsipnya kita itu tidak boleh mematikan partisipasi masyarakat. Karena itu, tidak boleh secara ekstrem melakukan pungutan apa pun,” kata Vinsensius.

Sumber: kompas.com

Polres Rote Ndao Bidik Pembangunan Kantor Camat Landu Leko

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao memembidik dugaan korupsi pembangunan Kantor Camat Landu Leko tahun anggaran (TA) 2012, sebab terindikasi proses lelang dan pekerjaan yang dilakukan rekanan menyalahi spesifikasi teknis.

Demikian disampaikan Kapolres Rote Ndao, AKBP Drs. Hidayat yang dikonfirmasi media ini melalui Kasat Reskrim, AKP Benyamin Nikijuluw di ruang kerjanya, Rabu (03/07/2013) kemarin.

Menurut Nikijuluw, saat ini penyidik sementara dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan kantor Camat Landu Leko, dimana anggota sementara melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait penyimpangan spesifikasi teknis.

Selain itu, kata Nikijuluw, penyidik juga sementara fokus mempelajari dokumen penetapan pemenang dalam proses lelang kantor Camat pemekaran dari Kecamatan Rote Timur ini, sebab ada dugaan konspirasi antara pemilik proyek (Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Rote Ndao) dengan kontraktor pelaksana pembangunan kantor tersebut.

“Penyidik tengah melakukan pulbaket terkait dugaan penyimpangan pembangunan kantor Camat Landu Leko tahun anggaran 2012 pada SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Rote Ndao,” katanya.

Masih menurutnya, pekerjaan pembangunan kantor camat tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan, sehingga sampai dengan jatuh tempo kontrak pada akhir tahun anggaran 2012, realisasi fisik pekerjaan di lapangan hanya berkisar 60 persen saja.

Ditambahkan Nikijuluw, dalam penyelidikan ini selain melakukan pulbaket, penyidik juga akan memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang serta pembangunan kantor camat itu.

Untuk diketahui pada tahun anggaran 2012, Pemkab Rote Ndao mengalokasikan dana dari APBD Kabupaten bagi pembangunan 2 (dua) kantor camat baru, yakni kecamatan Ndao-Nuse yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rote Barat serta kecamatan Landu Leko yakni pemekaran Kecamatan Rote Timur.

Kantor Camat Ndao-Nuse yang dibangun di pulau Ndao telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, sementara Kantor Camat Landu Leko hanya mampu dikerjakan sekitar 60 persen saja. Dan, kini menjadi target aparat penyidik Polres Rote Ndao.

Sumber: nttonlinenow.com

Jelang Puasa, Harga Cabai di Kupang Meroket

Harga cabai di Kupang, Nusa Tenggara Timur, melonjak tajam jelang puasa. Di Pasar Kasih Naikoten I Kupang, misalnya, harga cabai merah mengalami kenaikan hingga Rp 50 ribu per kilogram dari sebelumnya hanya Rp 35 ribu/kilogram.

"Harga cabai merah sudah naik sejak kemarin," kata Ina Mery, pedagang di Pasar Kasih Naikoten I Kupang, Sabtu, 6 Juli 2013.

Menurut dia, harga cabai mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan harga kebutuhan pokok lainnya, karena harga jual cabai dari petani juga cukup tinggi. "Kami harus naikan, karena dibeli dengan harga yang cukup mahal," katanya.

Tidak hanya cabai merah biasa yang mengalami kenaikan, cabai merah besar juga naik, dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Cabai rawit pun ikut naik, dari Rp 40 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. "Harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil," katanya.

Kenaikan ini membuat konsumen enggan membeli cabai dalam jumlah besar. Yasinta, salah satu konsumen, mengaku kaget dengan kenaikan harga cabai ini. Dengan demikian, dia enggan membelinya dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama sepekan.

"Saya biasa membeli dalam jumlah banyak untuk kebutuhan sepekan. Namun, kenaikan ini cukup meresahkan, maka saya hanya beli untuk kebutuhan 2-3 hari saja," katanya.

Sumber: tempo.co

Garuda Tambah Rute Baru, Kupang-Surabaya

PT Garuda Indonesia akan menambah satu pesawat Jenis CRJ 1.000 untuk melayani rute penerbangan Kupang-Surabaya. "Sudah pasti Garuda menambah satu pesawat untuk melayani Kupang-Surabaya. Penerbangan perdana akan dilakukan pada 10 Juli," kata Airport Duty Manager PT Angkasa Pura I Bandara El Tari, Gabriel Lusi Keraf di Kupang, Sabtu (6/7).

Selama ini Garuda melayani Kupang-Denpasar-Jakarta PP. Dia mengatakan seluruh perizinan untuk rute penerbangan itu sudah dikeluarkan dan saat ini sedang dilakukan persiapan untuk penerbangan perdana.

Maneger Marketing dan Sales PT Garuda Indonesia (Persero) Cabang Kupang I Ketut Rudyarta secara terpisah mengakui perusahan itu berencana menambah satu pesawat Garuda jenis CRJ 1000 NextGen untuk melayani rute penerbangan Kupang-Surabaya.

Penambahan pesawat ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat NTT akan sarana transportasi udara yang semakin banyak. Menurut Rudyarta, pesawat Garuda jenis CRJ 1000 NextGen merupakan jenis pesawat jet terbaru dari seri Bombardier yang mulai dipasarkan tahun 2010.

Artinya, pesawat ini hadir dengan teknologi terdepan seperti suara mesin yang lebih halus, lebih gesit, performa yang lebih baik dan banyak kelebihan lainnya. Dengan kapasitas penumpang yang besar yakni 12 executive class dan 84 economy class, kata Rudyarta, Bombardier CRJ1000NextGen juga menjadi pesawat regional terbesar di kelasnya.

"Terbang perdana pesawat Bombardier CRJ 1000 NextGen ini tanggal 10 Juli 2013, hanya saja harga tiketnya belum ditentukan," katanya. Namun dia berharap, kehadiran pesawat baru Garuda Indonesia ini bisa memberi kenyamanan dan menambah fasilitas penerbangan udara yang melayani masyarakat NTT.

Sumber: republika.co.id

Sabtu, 15 Juni 2013

Mogok Kerja, Perusahaan Tambang Marmer di Kecamatan Biboki Tanpah PHK karyawan

Setelah mogok kerja, akhirnya PT Timor Marmer Indah mem-PHK lima karyawannya. Namun perusahaan yang berkantor pusat di Surabaya tersebut mengaku hal tersebut atas permintaan karyawannya.

Lima orang yang meminta untuk di PHK itu atas nama, Petrus Kota, Hari Stefanus Djami, Agustinus Mau, Bernabas Snaunu dan Yasintus Kasnube.

"Tahap pertama Pihak perusahaan tengah menyiapkan pesangon untuk lima orang, pembayaran pesangon untuk mereka dibayarkan sesuai aturan dalam pasal 156 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," terang Icky Priambodo, Site Manager PT Timor Marmer Indah, di Kefameanu, NTT, Jumat (14/6/2013).

Priambodo menjelaskan, awalnya pihak perusahaan hanya ingin merumahkan seluruh karyawannya selama enam bulan dengan tetap memberikan gaji sebesar 50 persen dari gaji pokok. 

"Tetapi malah karyawan seluruhnya minta di PHK, jadi kita kesulitan untuk membayar pesangon mereka yang mencapai 1 miliar lebih dalam waktu dekat ini," tutur Priambodo.

Melihat kondisi seperti itu,  pihak manager perusahaan berharap para karyawan bersabar dengan tidak melakukan aksi mogok maupun aksi demonstrasi sambil menunggu persetujuan soal pesangon dari pihak
manajemen pusat di Surabaya.

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 61 orang warga Desa Teba melakukan mogok kerja di perusahaan tambang marmer yang beroperasi di Niap-niap Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa
Tenggara Timur.

Aksi mogok itu dilakukan lantaran upah mereka sejak awal 2013 hingga saat ini belum dibayarkan, mereka ingin meminta pihak perusahaan PT Timor Mermer Indah Segera membayarkan upah yang disepakati pada akhir tahun 2012 yakni Rp1.010.000 perbulan.

Sumber: sindonews.com