Sabtu, 15 Juni 2013

Mogok Kerja, Perusahaan Tambang Marmer di Kecamatan Biboki Tanpah PHK karyawan

Setelah mogok kerja, akhirnya PT Timor Marmer Indah mem-PHK lima karyawannya. Namun perusahaan yang berkantor pusat di Surabaya tersebut mengaku hal tersebut atas permintaan karyawannya.

Lima orang yang meminta untuk di PHK itu atas nama, Petrus Kota, Hari Stefanus Djami, Agustinus Mau, Bernabas Snaunu dan Yasintus Kasnube.

"Tahap pertama Pihak perusahaan tengah menyiapkan pesangon untuk lima orang, pembayaran pesangon untuk mereka dibayarkan sesuai aturan dalam pasal 156 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," terang Icky Priambodo, Site Manager PT Timor Marmer Indah, di Kefameanu, NTT, Jumat (14/6/2013).

Priambodo menjelaskan, awalnya pihak perusahaan hanya ingin merumahkan seluruh karyawannya selama enam bulan dengan tetap memberikan gaji sebesar 50 persen dari gaji pokok. 

"Tetapi malah karyawan seluruhnya minta di PHK, jadi kita kesulitan untuk membayar pesangon mereka yang mencapai 1 miliar lebih dalam waktu dekat ini," tutur Priambodo.

Melihat kondisi seperti itu,  pihak manager perusahaan berharap para karyawan bersabar dengan tidak melakukan aksi mogok maupun aksi demonstrasi sambil menunggu persetujuan soal pesangon dari pihak
manajemen pusat di Surabaya.

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 61 orang warga Desa Teba melakukan mogok kerja di perusahaan tambang marmer yang beroperasi di Niap-niap Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa
Tenggara Timur.

Aksi mogok itu dilakukan lantaran upah mereka sejak awal 2013 hingga saat ini belum dibayarkan, mereka ingin meminta pihak perusahaan PT Timor Mermer Indah Segera membayarkan upah yang disepakati pada akhir tahun 2012 yakni Rp1.010.000 perbulan.

Sumber: sindonews.com

Spanduk Anas Ketua Umum Demokrat Masih Dipasang di TTU

Sebuah spanduk bergambar Anas Urbaningrum masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masih dipasang sampai hari ini, Jumat (14/6/2013), di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada spanduk itu, foto Anas bersanding dengan foto Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Entah disengaja atau lupa menurunkannya, spanduk itu sudah agak pudar itu tetap dipasang di kantor yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU.

Seperti diketahui, Anas menyatakan mundur dari Partai Demokrat setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, pada 23 Februari 2013 siang. "Saya mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Anas dalam kesempatan itu.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU Johny Salem belum bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan Kompas.com tidak dijawab. Johny Salem juga tidak mengangkat ketika dihubungi melalui telepon selulernya.

Sumber: kompas.com

Warga NTT Keluhkan Sinyal Telekomunikasi Timor Leste

Warga Indonesia yang bermukim di sepanjang wilayah perbatasan sering kali lebih akrab dengan negara tetangga dibandingkan Tanah Air sendiri. Hal ini yang dialami oleh warga di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, khususnya warga Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.

Tak jarang, banyak warga di sekitar wilayah perbatasan itu justru mendapatkan jaringan seluler dari operator Timor Leste dibandingkan operator lokal. Patrisius Siki, warga Desa Tes, Kecamatan Bikomi Utara, kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2013) malam, mengatakan, kuatnya sinyal milik Timor Leste sering mengganggu sinyal lokal.

"Di desa kami, antara sinyal Timor Leste dan Telkomsel, sering masuk bersamaan, namun lebih kuat yang berasal dari Timor Leste. Sinyal Timor Leste kalau masuk biasanya penuh, sementara sinyal Telkomsel hanya muncul satu bar, itu pun kadang muncul dan hilang kembali sehingga kita sangat kewalahan pada saat mau nenelepon," kata Patrisius.

Menurut Patrisius, pada tahun 2012 lalu, warga masih bisa berkomunikasi via telepon seluler dengan baik walaupun kekuatan sinyal lokal lemah. Namun, masuk 2013, rupanya pihak Timor Leste pun membangun jaringan pemancar telepon seluler yang berada persis di perbatasan sehingga langsung mendominasi sinyal.

"Dulu kami masih bisa telepon dengan baik, tetapi sekarang pas kita mau telepon, di handphone hanya muncul sinyal Timor Leste," keluh Patrisius.

Karena itu, Patrisius berharap pihak penyedia layanan lokal bisa membangun lagi jaringan seluler di perbatasan dengan kekuatan sinyal yang lebih besar agar bisa mengimbangi milik Timor Leste.

Sumber: kompas.com

Warga Demo Tolak Pembangunan Waduk di Kupang

Ratusan warga Kelurahan Kolhua menolak rencana Pemerintah Kota Kupang untuk membangun waduk di wilayah itu. Padahal pembangunan waduk itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga kota.
John Bino (42) warga Kolhua yang ikut dalam demo di halaman Gedung DPRD NTT di Kupang, Jumat (14/6/2013) mengatakan, warga Kolhua menolak rencana pembangunan waduk Kolhua karena kehadiran waduk tidak bermanfaat bagi masyarakat lokal.

"Kami terus digusur dalam 20 tahun terakhir. Tadinya, kami sebagai warga asli bermukim di pusat Kupang tetapi kemudian digusur ke tepi kota sampai di Kolhua, itu pun kami mau digusur lagi," kata Bino.

Mereka membawa spanduk bertulislkan, tolak waduk Kolhua karena akan sangat menyengsarakan rakyat. Waduk itu bukan solusi yang tepat mengadakan air bersih bagi warga Kupang. Air bersih yang ada hanya dimonopoli pejabat, pengusaha, dan pemilik tanah ulayat.

Sejumlah sumber mata air di kota Kupang, diperjualbelikan oleh pemilik air, sementara Pemkot bersikap diam. "Kalau Pemkot menyebutkan kekayaan sumber daya air dikuasai negara, apakah Kolhua itu punya sumber mata air seperti di sejumlah titik di dalam kota Kupang. Sama sekali tidak. Di Kolhua, Pemkot hanya mau bangun waduk untuk tampung air hujan," kata Bino.

Para demonstran terdiri dari petani sayur dan peternak ayam, anak anak, dan ibu rumah tangga. Mereka telah memperjuangkan nasib sampai di Komnas HAM dan DPR RI, namun belum ada kejelasan soal pembatalan rencana itu.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Kupang berencana membangun waduk Kolhua senilai Rp 50 miliar untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi 300.000 warga Kota Kupang yang sudah lama kesulitan air bersih. Selama ini mereka membeli air tanggi (5000 liter) dengan harga Rp 50.000 - Rp 70.000 tergantung jarak.

Sumber: kompas.com

Kamis, 13 Juni 2013

Kebaktian Kebangunan Rohani Kupang Bermazmur

Hadirilah Kebaktian Kebangunan Rohani Kupang Bermazmur. 14-15 Juni 2013. Pkl 18.30 WIT-selesai




Hampir Seluruh Wilayah di Kabupaten Belu Dirasuk Virus HIV / AIDS

Bupati Belu , Joachim Lopez dalam materinya bertopik kebijakan penanggulangan di kabupaten Belu menjelaskan total penderita HIV / AIDS di wilayahnya tersebar di beberapa kecamatan yang letaknya berbatasan langsung wilayah negara RDTL seperti kecamatan Atambua Selatan , Atambua Barat , Kakuluk Mesak , Malaka Tengah , Kota Atambua , Tastim , Malaka Barat , dan Raihat. Sejumlah kecamatan ini merupakan penyumbang penderita HIV / AIDS cukup banyak yang jumlahnya berkisar dari 17 sampai dengan 83 orang pasien. 

Hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten ini ada penderita HIV / AIDS kecuali kecamatan Botin Leobele yang sampai dengan maret 2013 ini masih bebas dari HIV / AIDS ungkap Dia.

Penyebab tingginya jumlahnya penderita HIV / AIDS di wilayah itu cukup beraneka ragam daiantaranyan tingginya mobilitas penduduk , tingginya peredaran Narkoba , meningkatkan jumlah pekerja seks dan murah , pengiriman TKI tanpa dibekali informasi HIV / AIDS dan tradisi masyarakat yang beresiko sifon atau suhu. Meski demikian pihaknya tetap berupaya maksimal untuk menekan angka penderita HIV / AIDS di wilayahnya dengan terus melakukan kampanye bahaya HIV / AIDS dan pentingnya penggunaan kondom kepada masyarakat. 

Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan tenaga medis yang berkompeten lengkap dengan laboratorium yang memadai guna menangani para pasien HIV / AIDS di wilayah kabupaten itu. Pemerintah daerah juga sudah beberapa tahun menyediakan dana dari APBD untuk membiayai penanganan pasien HIV / AIDS. Tahun 2013 ini pemda alokasikan dana Rp. 300 juta untuk penanganan HIV / AIDS jelas Joachim Lopez.

Menurut Dia, untuk penanganan medis para pasien HIV / AIDS di wilayahnya , pemerintah daerah setempat menyediakan sarana maupun tenaga medis diseluruh balai pengobatan mulai dari RSUD Atambua , RSMK Halilulik , RSPP Betun dan beberapa puskesmas terdekat. Pemerintah juga menyediakan puskesmas rawat jalan , puskesmas rawat inap , puskesmas pembantu , polindes bahkan Poskesdes sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi para pasien HIV / AIDS di wilayahnya. 

Sementara data jumlah penderita HIV / AIDS berdasarkan data dibeberkan Sekretaris KPA Provinsi NTT dr. Husein Pancratius hingga maret 2013 lalu mencapai 2351 orang yang tersebar di 21 kabupaten / Kota. Total penderita HIV / AIDS tersebut terdiri dari pengidap HIV sebanyak 985 orang dan pengidap AIDS sebanya 1366 orang. 

Dari data tersebut Kabupaten Belu menempati posisi teratas disusul lima Kabupaten / Kota lainnya yang memiliki penderita HIV / AIDS cukup banyak yaitu , Kota Kupang 374 orang, kabupaten Lembata 130 orang, kabupaten TTS 171 orang, kabupaten sikka 113 orang , kabupaten Flotim 110 orang. Sementara kabupaten yang memiliki jumlah penderita HIV / AIDS paling sedikit adalah Kabupaten Sabu Raijua 1 orang , Manggarai Timur 8 orang, Sumba Tengah 9 orang dan Rote Ndao 9 orang.

Sumber : Timor Express Selasa, 11 Juni 2013

Warga Kota Waingapu Dihebohkan Video PNS Main Poker Dengan Pakaian Dinas

Warga Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, khususnya kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini dihebohkan dengan tersebarnya video sejumlah oknun PNS bermain kartu remi (Poker) di dalam ruang kantor lengkap dengan pakaian dinas.

Video yang terunggah via jejaring sosial Facebook oleh account bernama Waingapu Ekspress (WE) itu, terdata diunggah sejak tanggal (5/6) lalu. Sebagaimana termuat dalam account WE itu, di dalam video yang berdurasi 1 (satu) menit 28 (duapuluh delapan) detik itu nampak dengan jelas menunjukan sejumlah oknum PNS berseragam bermain kartu remi.

Dalam video tersebut, tergambar jelas oknum PNS tersebut bermain poker di Kantor Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. 

Menurut account  WE, mengutip pernyataan warga yang merekam dan memberikan video itu, lurah dan stafnya sering berperilaku demikian dan bahkan memasang taruhan dalam bermain kartu remi. Adapun oleh account WE, video tersebut juga telah dibagikan ke grup Facebook lainnya yang memiliki anggota ribuan. 

Terkait dengan tersebarnya video itu, Obed Djangi, selaku Lurah Kawangu, yang didampingi Kepala seksi (Kasie) Pembangunan, Aprianto Tadu, yang bertindak selaku juru bicara, ketika ditemui diruang kerjanya, membenarkan video itu terjadi dan direkam di Kantor Lurah Kawangu. 

”Memang benar itu terjadi disini, ada staf  disini yang bermain kartu remi. Tapi itu terjadi bukan saat jam dinas. Itu hanya terjadi menjelang jam waktu berakhirnya jam kerja,” jelas Aprianto.

Masih terkait dengan terus tersebarnya video itu, Aprianto yang menemui Sindo, Selasa (11/06) malam tadi menegaskan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengambil video dan pengunggah video itu. 

”Besok kami akan laporkan kasus ini ke polisi. Karena kami melihat telah terjadi fitnah atau pencemaran nama baik. Staf di kantor kami tidak berjudi namun disebutkan kami berjudi, jadi akan kami laprokan pengambil video juga yang mengunggahnya,” tegasnya.

Sumber: sindonews.com

Jembatan di Malaka NTT Putus, Ribuan Warga Terisolir

Jembatan yang menghubungkan lima Desa di Daerah Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) putus akibat di terjang banjir bandang yang terjadi akibat luapan Sungai Benanain yang terjadi satu pekan lalu.

Akibat putusnya jembatan penghubung itu, saat ini ribuan warga desa tersebut terisolir. Mereka, mulai mengalami kesulitan keluar dari lokasi itu lantaran tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

Padahal, jembatan penguhubung satu-satunya itu baru dibangun tahun lalu setelah sebelumnya juga sempat rusak dihantam terjangan banjir.

"Untuk bisa melintas kami terpaksa membangun jembatan darurat untuk bisa dilalui dengan berjalan kaki," ungkap seorang warga, Patrisisus Seran, di Malaka, NTT, Rabu, (12/6/2013).

Sebelumnya dikabarakan delapan Desa tergenang banjir kiriman dari Kabupaten Timor tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Delapan desa itu antara lain Desa Lasaen, Fafoe, Umatoos, Rabasa Hain, Sikun, Oan Mane, motaulun, Umalor.

Sumber: sindonews.com

KPU TTU Tetapkan DCS Sebanyak 322 Orang

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur menetapkan 322 orang dalam Daftar Calon legislatif Sementara (DCS) untuk caleg DPRD TTU.

Penetapan itu berlangsung di Kantor KPUD dan dihadiri pimpinan partai maupun utusan partai bersama sejumlah anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten Timor Tengah Utara.

"Rencananya besok kita umumkan lewat media masa, selama jangka waktu lima hari kita tunggu tanggapan dari masyarakat," terang Fidelis Olin, Juru bicara KPU TTU di Kefamenanu, NTT, Rabu (12/6/2013).

Olin menjelaskan jangka waktu lima hari itu diberi kebebasan kepada warga untuk menilai. Jika menemukan bacaleg bermasalah dengan didukung bukti-ukti nyata, masyarakat bisa memberikan masukan.

"Jika ada yang keberatan terhadap nama-nama itu maka akan diklarifikasi," tambah Olin.

Olin menambahkan, terkait keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, semua parpol memenuhi persyaratan tersebut. 

Sumber: sindonews.com

Tingkat Konsumsi Beras NTT Masih di Bawah Nasional

Tingkat konsumsi beras warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat senilsi 116 kilogram per kapita per tahun atau masih berada di bawah konsumsi nasional dengan nilai 139 kilogram per kapita per tahun.

Kepala Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur, Yohanes Tay Ruba di Kupang, Selasa mengatakan, kecenderungan naiknya kebutuhan terhadap beras di masyarakat, karna adanya perubahan pola hidup dimana banyak pangan lokal yang ditinggalkan dan beralih ke beras sebagai bahan makanan pokok.

Padahal, menurut dia, sebelumnya warga di sebagian besar provinsi kepulauan itu tidak menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok.

Kebutuhan terhadap beras yang kian meningkat ini katanya, menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan dari produksi yang dihasilkan oleh petani. Karena itu untuk pemenuhan kebutuhan beras, Pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah mengimpor beras dari sejumlah daerah di pulau Jawa dan Sulawesi.

Dia mengakui, warga di provinsi kepulauan itu telah meninggalkan pangan lokal yang selama ini menjadi makanan pokok warga dan sangat tersedia di lahan masing-masing. "Pangan lokal seperti ubi, pisang dan lainnya sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita. Kita ambil contoh di Pulau Sabu dan Rote, makanan pokok mereka bukan beras tapi gula, demikian juga dengan daerah lain," katanya.

Untuk mengembalikan kondisi penghargaan terhadap pangan lokal itu, maka Pemerintah Nusa Tenggara Timur kembali mengkampanyekan pangan lokal sebagai bahan makanan pokok yang utama dalam rumah tangga. Dengan begitu, diharap bisa menekan angka komsusi beras di wilayah ini.

Dia mengatakan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat termasuk beras, Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, perluasan areal tanam dari satu kali musim tanam menjadi dua hingga tiga kali musim tanam, membuka lahan-lahan tidur, pengamanan produksi yang dimulai dari perlindungan tenaman dari hama dan penyakit serta berupaya melakukan proses pengolahan panen dan pascapanen.

Hal lainnya, katanya juga dilakukannya, upaya mendorong kemitraan dengan semua pihak yakni dinas terkait maupun masyarakat, termasuk sektor swasta untuk membantu para petani dalam peningkatan produktivitas pertaniannya dengan menanam tiga komoditi andalan yaitu padi, jagung dan kedelai.

Secara operasional dalam rangka memenuhi target produksi, maka pemerintah provinsi membantu sarana produksi berupa alat dan peralatan seperti traktor maupun hand traktor, pompa air, benih, peralatan pengendalian hama, pestisida dan peralatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil.

"Untuk tahun 2013 ini kita juga membantu beberapa kelompok untuk revitalisasi mesin giling, alat pengolahan jagung, perontok padi, juga mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus melakukan pendampingan. Dengan demikian maka sistem budidaya yang baik dan benar itu dari waktu ke waktu bisa terwujud," katanya.

Sumber: beritadaerah.com

Rabu, 12 Juni 2013

Walikota Kupang Melakukan Pertemuan Dengan Warga Fatukoa

Walikota Kupang, Jonas Salean, SH,M.Si pada Senin (10/06) sekitar pukul 16.00 Wita melakukan pertemuan dengan warga RT.08 RW.02, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kupang. Pertemuan ini dilakukan untuk menemukan solusi pembangunan Tower 51 SUTT PLN.

Walikota Kupang dalam dialognya menyampaikan dirinya hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat dan bisa menyampaikan  kepada PLN terkait pembangunan tower SUTT 51 di daerah Fatukoa. Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi yang didapat dari PLN, minggu pertama bulan Juli sudah harus dimanfaatkan dan akan diberlakukan untuk seluruh daratan Timor. 

Melalui pertemuan ini bisa menemukan jalan keluar dan tidak berlarut-larut dan semua persoalan akan dikembalikan sesuai aturan yang berlaku. Kedepannya, Walikota akan menghadirkan pihak PLN untuk langsung menemui dan memberikan penjelasan kepada warga pada hari sabtu (15/06) mendatang.

Sejumlah warga yang menemui Walikota tetap pada pendiriannya semula  bahwa Tower 51 harus dipindahkan karena menurut Ketua RT 08, Mikhael Beda mengatakan bahwa Warga RT 08 kuatir dengan dampak dari SUTT PLN terhadap seluruh warga sehingga kami minta Tower 51 tetap dipindahkan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Sekda Kota Kupang, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kabag Pemerintahan, Lurah Fatukoa.

Sumber: kupangkota.go.id

51 Kelurahan di Kota Kupang Terima Dana PEM Rp 4,9 Milyar

Pemerintah Kota Kupang melakukan sebuah terobosan baru dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Wujud dari program tersebut dengan menyalurkan dana sebesar Rp 500. 000.000,- untuk 51 Kelurahan di Kota Kupang. Walikota Yonas Salean, SH.Msi, mengatakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, akan di lakukan dengan sistim penyaluran dana hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dana tersebut di harap dapat di gulirkan kepada masyarakat dalam meodorong peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

“Dana hibah kita berikan kepada orang-perorang, tetapi pengaturannya melalui LPM,” ungkap Walikota Kupang Yonas Salean, ketika peluncuran Dana PEM 2013 di Kupang. Menurut Walikota kota kupang Yonas Salean,SH.Msi, Pengalaman penyaluran dana PER sebelumnya sarat dengan penyimpangan sehingga untuk penyaluran dana PEM sistim penyalurannya  di lakukan melalui ketua-ketua LPM dari masing-masing kelurahan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pengaturan Pemberian Dana Hibah  dan Bantuan Sosial kepada  masyarakat yang bersumber dari APBD.

“Dulu kita berikan dalam bentuk kelompok-kelompok usaha sehingga ketua-ketua kelompoknya terima uang anggotanya tidak di libatkan, jadi semua gagal,“ tegas walikota. Berdasarkan Jumlah Proposal yang di terima dari masyarakat untuk tahap pertama penyaluran dana PEM, terdapat sebanyak 1.320 proposal dengan total besaran Anggaran yang di ajukan berjumlah Rp 4.945.500.000,-.

Sumber: rri.co.id

KPUD Ende Segera Umumkan DCS Para Caleg

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan segera mempublikasikan  Daftar Calon Sementara (DCS) para calon anggota DPRD Ende, yang akan ikut serta dalam pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. Publikasi yang dilakukan bertujuan agar masyrakat bisa memberikan masukan kepada KPU Ende tentang riwayat hidup  para calon legislatif .

Ketua KPU Ende, Florentinus H. Wadi, kepada RRI di Ende, Selasa (11/6/2013), mengatakan, DCS yang akan diumumkan  kepada publik melalui situs resmi KPU dan media masa yang ada di Provinsi NTT. Dengan begitu, para pemilih bisa dimudahkan untuk menilai calon wakil rakyatnya di lembaga legislatif nantinya.

"KPU akan membrikan kesempatan kepada publik guna menilai para calon anggota DPRD Ende, dan KPU akan menyampaikan hasil penilain masyarakat kepada partai politiknya," ujar Florentinus H. Wadi. Di sisi lain, KPU Ende saat ini tengah melakukan pemutakhiran data data pemilih Pemilu 2014 melalui tugas PPS atau KPPS. Pemutakhiran data dilakukan secara serentak di 21 kecamatan di Kabupaten Ende.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan diumumkan awal bulan Juli minggu pertama, untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang DPS. Setelah diperbaiki, daftar akan kembali diumumkan pada bulan Agustus 2013. 

Sumber: rri.co.id

Senin, 10 Juni 2013

7 Desa di NTT Terendam Banjir

Sebanyak tujuh desa mengalami banjir akibat luapan Sungai Benanain, di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Minggu (9/6/2013). Sungai Benanain meluap akibat hujan pada Sabtu (8/6/2013).

Kepala Desa Umatoos, Andreas Nahak Seran, SH, kepada Kompas.com, Minggu (9/6/2013) malam mengatakan, tujuh desa yang terendam banjir itu adalah Desa Umatoos, Fafoe, Uma Lor, Lasaen, Rabasahain, Sikun, dan Oan Mane.

"Dari tujuh desa yang terendam banjir sejak pukul 19.00 Wita, tadi malam, ada empat desa yang paling parah yakni Umatoos, Fafoe, Lasaen, Rabasain. Khusus di desa Umatoos saja, ada 780 rumah yang terendam dan enam rumah lainnya rusak parah serta dua lainnya roboh. Selain itu, ternak seperti babi, ayam dan kambing juga hilang terbawa arus dan kita masih (inventarisasi)," jelas Andreas.

Menurut Andreas, secara keseluruhan, jumlah rumah yang terendam di tujuh desa itu mencapai ribuan unit. Andreas juga mengatakan, ketinggian air yang masuk ke rumah berkisar antara 1 sampai 1,75 meter sehingga warga dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Secara terpisah, Pjs Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, SH, mengatakan, sebagai kabupaten baru, Malaka belum memiliki satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khusus untuk menangani masalah akibat bencana alam. Ia pun mengaku telah melaporkan banjir di tujuh desa itu ke SKPD Kabupaten Belu sebagai Kabupaten induk dan juga ke BPBD Provinsi NTT.

"Sekarang petugas Kecamatan masih mendata, daerah mana saja yang mengalami bencana untuk diberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi," jelas Herman.

Sumber: kompas.com

Dua Anggota Polres Kupang Dikeroyok Warga

Brigpol Radho dan Briptu Ikhsan, anggota Patko Sabhara Polres Kupang Kota menjadi korban pengeroyokan puluhan warga di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Minggu (9/6/2013) dini hari.

Informasi yang diperoleh Minggu (9/6/2013) siang, menyebutkan, kasus itu berawal ketika Briptu Ikhsan dan Brigpol Radho berpatroli di wilayah Kelurahan Fatululi. Sesampainya di tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari tempat pesta salah satu warga, tiba-tiba terdengar teriakan makian disertai dengan lemparan batu.

Melihat kondisi itu, kedua anggota polisi lalu mendekat ke tempat pesta tersebut. Namun saat berada tak jauh dari tempat pesta kedua anggota itu sudah dikepung massa. Bahkan beberapa warga mencoba merampas senjata V2 dari tangan dua anggota tersebut. Saat terjadi perebutan senjata itu, beberapa warga lain memanfaatkan dengan memukul Briptu Ikhsan dengan tangan dan batu.

Akibat hantaman batu dan tangan, Ikhsan mengalami luka memar pada pipi kiri dan dagu. Pada saat yang bersamaan Brigpol Ridho juga menjadi sasaran pengeroyokan. Beruntung Brigpol Ridho mengenakan helm saat turun ke tempat kejadian perkara sehingga dia tidak mengalami luka apapun.

Penganiayaan dan pengeroyokan ini dilerai beberapa warga yang hadir di pesta tersebut. Para terduga tersangka langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua korban pun melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan diperiksa penyidik Sat Reskrim Polres Kupang Kota.

Dari kasus itu, polisi sementara mengamankan seorang tersangka berinisial YB. Sampai saat ini polisi masih terus mengintensifkan pemeriksaan para saksi untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan anggota Polres Kupang Kota tersebut.

Kapolres Kupang Kota, AKBP Tito Basuki Priyatno yang dikonfirmasi melalui Wakapolres, Kompol Yulian Perdana, Minggu (9/6/2013), membenarkan penganiayaan yang menimpa dua anggotanya tersebut. Untuk mengetahui para pelakunya, penyidik masih memeriksa para saksi yang mengetahui kasus tersebut.

Sumber: tribunnews.com

Minggu, 09 Juni 2013

Aktivitas Pelayaran di Kupang Dihentikan

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry cabang Kupang, menghentikan seluruh lintasan pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya cuaca buruk selama sepekan belum membaik.

Ketinggian gelombang mencapai lima meter dan kecepatan berkisar 20 - 30 kilometer per jam. Aktivitasnya aktivitas angkutan di pelabuhan tidak berjalan. Ratusan mobil pengangkut sembako, alat berat, dan bahan bagunan, yang akan berlayar lintas pulau ke beberapa kabupaten, masih menumpuk di pelabuhan.

Pihak ASDP memberlakukan sistem buka tutup pelayaran, terutama pada lintasan menuju Larantuka, satu unit kapal yang masih beroperasi, karena melewati lintasan yang tidak terlalu berbahaya.

Badan meterologi, klimatologi dan geofisika memperkirakan cuaca akan kembali normal dalam satu hingga dua hari mendatang.

Sumber: metrotvnews.com

2013, KPPTSP NTT Target PAD Tiga Miliar

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan untuk tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu (KPPTSP) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zakarias Moruk kepada wartawan di Kupang, Jumat (07/06).

"Target kita untuk PAD dari sini untuk tahun 2013 sebesar Rp.3 miliar," kata Zakarias Moruk.

Menurut Zakarias Moruk target tersebut diperoleh dari 120 perijian yang diterbitkan oleh KPPTSP diantaranya, Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta/Rumah Sakit Khusus/ Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan Kelas B, Izin Pendirian Cabang /Sub Penyalur Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan ijin lainnya.

"Dari tagret tersebut, hingga triwulan pertama sudah menjacpai Rp.500 juta lebih sehingga diharapkan ketika akhir tahun target yang ditetapkan bisa terealisasi dengan baik," katanya.

Sumber: nttonlinenow.com

Pemerintah Kota Kupang Luncurkan Dana PEM

Hari Jumat (07/06) Pemerintah Kota Kupang resmi melaunching pemberian Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat( PEM). Acara peluncuruan Dana PEM berlangsung di Taman Nostalgia di Jalan Frans Seda, Kota Kupang.
Peluncuruan itu sebagai salah satu bukti dari janji yang telah dilontarkan dirinya bersama pasangan Wakil Walikota, Hermanus Man pada masa kampanye di tahun 2012 lalu.
Jonas Salean dalam sambutannya mengatakan, atas dasar visi dan misi untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota yang berbudaya, modern, dan produktif, Pemerintah Kota Kupang melakukan pelaunchingan dana PEM yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau LPM dari masing-masing kelurahan yang telah lolos Verifikasi.
Menurut Jonas, kebijakan pemberian untuk memberikan dana PEM dalam bentuk hibah melalui LPM masing-masing kelurahan, merupakan bentuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD untuk masyarakat yang harus diberikan melalui lembaga kemasyarakatan.
Dana PEM untuk tahun 2013 sendiri sebesar 15 Milliar Rupiah yang akan disalurkan kepada 50 Kelurahan di Kota Kupang yang telah melakukan verifikasi Proposal.
Namun, dari 50 kelurahan tersebut, hanya sebanyak 19 Kelurahan yang telah membuat Surat Keputusan Penetapan Dana PEM dengan jumlah sebanyak 1320 usaha dengan total dana sebesar 5 Milliar. Dan secara simbolis, sore tadi bertempat di Taman Nostalgia, Walikota Kupang menyerahkan kepada Enam Kelurahan, yaitu Kelurahan Oesapa Selatan, Nefonaek, Oebobo, Naikoten Satu, Batuplat, dan Kelurahan Naikolan.
Jonas mengharapkan agar program penghibahan dana PEM, dapat berjalan dengan baik di masyarakat dengan penuh tanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga memberi nilai tambah untuk mewujudkan peningkatan pembangunan daerah, serta menjadi jawaban dari tuntutan pelayanan bagi masyarakat.
Sumber: nttonlinenow.com

Polres Belu Amankan 2000 Liter BBM Dan 2 Unit Motor

Sebanyak 2000 liter atau 2 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama dua unit sepeda motor  diamankan Polres Belu. BBM jenis Minyak Tanah (Mitan) yang terisi dalam 10 drum dan 5 jergen ukuran 35 liter serta sepeda motor jenis bebek Honda Beat itu diamankan, Rabu (5/6) dari Djafar agen minyak tanah yang berada di lokasi Tini, pasar baru Atambua.

Kapolres Belu, AKBP. Yudi Priyono melalui Kasat Reskrim IPTU. Jefrris L.D. Fanggidae kepada NTT Online menyampaikan bahwa, 2000 liter minyak tanah dan dua unit sepeda motor itu diamankan dari pemiliknya. Penangkapan oleh tim gabungan Reskrim polres Belu  sekira pukul 13.30 Wita itu, indikasi adanya dugaan penimbunan BBM.

“Kita dapat informasinya dari dua masyarakat yang biasa membeli minyak tanah, makanya kita langsung amankan,” ungkapnya.

Menurut Fanggidae, saat ditangkap minyak tanah tersebut terisi pada 10 drum dan jergen ukuran 35 liter sebanyak 5 jergen. Djafar merupakan agen minyak tanah, namun diduga  kuota perbulan yang didapat  telah melebihi permintaan.  Selain itu BBM yang akan dijual atau distribusikan perliternya Rp.4000 dan perdrumnya Rp.900.000.

“Ada indikasi pangkalan itu diduga melakukan penimbunan BBM, karena itu kita wajib untuk amankan guna diperiksa lebih lanjut lagi,” urai Fanggidae.

Dirinya menjelaskan bahwa, saat ini barang bukti BBM sebanyak 2000 liter beserta  dua unit sepeda motor itu bersama dengan pemiliknya ditahan di Polres  guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Pelakunya kita tahan karena kita masih akan minta keterangannya  terkait kepemilikan BBM itu,” sebut Fanggidae.

Pihak Polres Belu, kata dia akan meningkatkan pengawasan terhadap aksi penimbunan BBM yang dilakukan oleh masyarakat. “Kalau dapat informasinya ada penimbun maka kita akan tangkap,” pungkasnya.

Sumber: nttonlinenow.com

Sabtu, 08 Juni 2013

Pendistribusian BBM di NTT Terhalang Cuaca Buruk

Kepala Operasional Terminal Bahan Bakar Minyak Tenau Kupang Yunus Matatula di Kupang, mengatakan pendistribusian BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terhalang cuaca buruk, sehingga beberapa daerah mengalami kelangkaan.

Dia mengatakan kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau merupakan kendala tersendiri dalam pendistribusian BBM untuk pemenuhan kebutuhan di daerah-daerah kepulaun pada saat kondisi cuaca buruk.

Disebutkan pelayanan penyaluran BBM oleh Pertamina untuk Nusa Tenggara Timur, selain untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kupang, juga di sejumlah TBBM daerah masing-masing Ende, Maumere, Reo, Kalabahi, Atapupu dan TBBM Waingapu.

Dia mengatakan, dalam kondisi cuaca yang buruk, penyaluran BBM yang harus dilakukan melalui pelayaran, akan sangat terhambat dan terganggu.

Namun demikian, lanjut dia, penyaluran akan tetap dilakukan untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak warga di setiap daerah di wilayah provinsi kepuluan ini.

Dari aspek stok, menurutnya, sangat tersedia, namun akan sangat terkendala dalam penyelurannya, apalagi jika menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim.

Terminal BBM Tenau Kupang, kata Yunus, sebagai terminal suplai point yang akan menyalurkan BBM ke seluruh wilayah NTT yang terpusat di Terminal BBM Ende, Maumere, Reo, Kalabahi, Atapupu, Waingapu, dan ekspor ke luar negeri di wilayah Timor Leste.

Disebutkan Yunus, Terminal BBM Tenau Kupang memiliki satu unit dermaga dengan kapasitas 17.500 DWT, dengan sarana penunjang Marine Loading Arm (MLA), Breasthing Dolphin, Morring Pos, Morring Boy dan Speed Boat, jalur pipa penerimaan dan Rubber Hose.

Yunus berjanji pihaknya akan selalu memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah ini.

Disebutkannya, kapasitas tampung BBM di Terminal BBM Tenau Kupang yaitu, avtur sebanyak 18.000 kilo liter (KL), premium 21.000 KL, Minyak Tanah 5.500 KL, solar 25.000 KL dan Pertamax 600 KL.

"Sedangkan daerah layanan Terminal BBM Tenau Kupang menurut Yunus, yakni Kota Kupang 12 SPBU, Kabupaten Kupang tiga SPBU, Timor Tengah Selatan (TTS) tiga SPBU dan Timor Tengah Utara (TTU) dua SPBU," katanya.

Sumber: beritadaerah.com

Pulau Komodo Ubah Wajah Labuan Bajo

”Sail Komodo 2013 adalah salah satu keajaiban dunia New Seven Wonder dan merupakan prakarsa dari Pak Jusuf Kalla. Beliau sangat berjasa termasuk datang ke Manggarai Barat, sehingga mendapat hasil, Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia,” Ujar Bupati Manggarai Barat, Agustinus Dulla, saat memberikan sambutan di Hotel La Prima, Labuan Bajo, pekan lalu. 

Menurutnya, Pulau Komodo telah mengubah wajah Labuan Bajo yang merupakan bagian dari Kabupaten Manggarai Barat itu menjadi salah satu tujuan wisata internasional. Hal ini memberikan keuntungan kepada daerah tersebut sehingga mereka dapat membangun infrastruktur didaerah yang sudah berumur 10 tahun itu.

”Dengan adanya wisata dan Sail Komodo, kami dapat melakukan perubahan dan perkembangan. Salah satunya adalah dengan memperpanjang lapangan terbang yang Juli ini akan dilewati pesawat besar,”ujarnya. Selain itu, bandara terbesar di Nusa Tenggara juga akan dibangun dalam rangka pengembangan industri pariwisata di provinsi tersebut. ”Lapangan udara dan ruang tunggu terbesar di Nusa Tenggara akan dibangun disini,”jelasnya.

Labuan Bajo terletak di Kabupaten Manggarai Barat. Dengan luas 9.450 km2, 70 persen daerah terdiri dari lautan dan 264 pulau. Dari beberapa pulau tersebut terdapat sebuah pulau yang merupakan habitat alami komodo, yang baru-baru ini masuk ke dalam new seven wonder yang dirilis oleh UNESCO.

Sumber : Pos Kupang Jumat, 7 Juni 2013

Sail Komodo Dongkrak Wisata Kapal Layar

Dalam upaya pengembangan pariwisata laut, maka Kemenparekraf mendukung acara Indonesia Yacht Show 2013 yang akan memamerkan produk-produk kapal layar. “Pulau kita asa 17 ribu lebih, tapi laut kita hanya dilewati sekitar 600 kapal dalam satu tahun. Oleh karenaitu pemerintah sudah menyiapkan Keppres Nomor 79, tentang bagaimana kita harus mempermudah kapal-kapal layar masuk ke Indonesia,” papar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Firmasyah Rahim, pada jumpa pers Indonesia Yacht Show 2013, Rabu (5/6), di Jakarta.

Hal-hal yang diperhatikan dalam mempermudah kapal layar wisata masuk ke Indonesia, adalah custom (pabean), immigration (imigrasi), quarantine (karantina) dan port (pelabuhan). Saat ini, Indonesia memiliki 18 pelabuhan yang dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan kapal layar berkunjung ke Indonesia. Dalam mengembangkan wisata kapal layar di Indonesia, telah diselenggarakan beberapa acara seperti Sail Banda, Sail Komodo, Sail Morotai dan lainnya, bahkan beberapa diantaranya merupakan kegiatan yang dilakukan secara internasional.

Firmansyah menjelaskan, wisatawan yang datang dengan kapal layar pada umumnya menghabiskan waktu sekitar tiga bulan untuk berdiam di satu negara, hal ini tentunya akan memiliki dampak ekonomi pada tempat-tempat yang mereka singgahi. “Kita tidak boleh mengabailkan wisata kapal layar ini, oleh sebab itu, bagaimana kapal layar dapat berkembang di Indonesia. Kita mengharapkan kalau ada orang asing yang datang menggunakan kapal layar, maka aka nada orang Indonesia juga tertarik pada kapal layar. Oleh karena itu, kita coba kenalkan melalui yacht show,” ungkap Firmansyah di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.

Menurut data, jumlah orang Indonesia yang memiliki kapal layar hanya sekitar 10 orang sedangkan lainnya lebih tertarik dengan kapal bermotor. Untuk menarik minat masyarakat Indonesia terhadap wisata kapal layar, Kemenparekraf mendukung kegiatan Indonesia Yacht Show 2013 yang merupakan pameran kapal layar pertama yang diselenggarakan di Indonesia oleh PT Mengawatt Indonesia Yacht Show 2013 akan melibatkan 15 perusahaan lokal dengan total peserta pameran mencapai 40 perusahaan. Pameran ini akan diselenggarakan pada 8 – 9 Juni 2013 di Batavia Marina-Sunda Kelapa yang masih masuk dalam kawasan kota tua Jakarta.

Sumber : Timor Express Jumat, 7 Juni 2013

Jumat, 07 Juni 2013

Harga Premium di Kupang Rp 6 Ribu per Botol

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, (NTT), Jumat, 7 Juni 2013 sudah mulai dinaikkan pengecer dari Rp 5 ribu per botol menjadi Rp 6 ribu per botol. 

Pengecer di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Oebufu, misalnya, telah menaikkan harga BBM jenis Premium dari Rp 5 ribu per botol menjadi Rp 6 ribu per botol. Setiap satu botol berisi sekitar setengah liter.

"Kami terpaksa menaikkan harga bensin karena kami mulai kesulitan mendapatkan bensin dari SPBU," kata Simon, salah seorang pengecer BBM di Kupang, Jumat, 7 Juni 2013.

Kenaikan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pengecer ini cukup meresahkan masyarakat Kupang. "Kami minta pengecer nakal segera ditertibkan," kata Adi, warga Kupang.

Sementara itu, Kepala Pemasaran Pertamina Cabang Kupang, Rony Antoko, mengatakan pihaknya tidak punya kewenangan untuk menindak para pengecer nakal yang menaikkan harga BBM secara sepihak. "Itu bukan kewenangan kami untuk menertibkan," katanya.

Namun, menurut dia, stok BBM menjelang kenaikan harga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama lima hari ke depan. "Stoknya masih cukup untuk lima hari ke depan," katanya.

Sumber: tempo.co

Warga Kolhua Adukan Pemkot Kupang ke Komnas HAM

Perwakilan warga Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengadukan Pemerintah Kota Kupang ke Komnas HAM dengan tuduhan berupaya menghilangkan sejarah melalui pengambilalihan tanah ulayat.

Perwakilan warga yang merupakan keluarga besar Helong itu mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Jumat (7/6). Mereka mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan membangun bendungan di Kolhua. Tetapi rencana tersebut ditolak oleh warga karena rencana itu dinilai hanya sebagai upaya penghilangan sejarah dengan mengambilalih tanah ulayat. 

Menurut salah seorang perwakilan warga, Yoyarib Mau, permasalahan pembangunan Bendungan Kolhua sudah berlangsung sejak 1993. Saat itu, Jonas Salean yang kini menjabat Wali Kota Kupang, masih menjabat sebagai sekretaris daerah.

"Saat ia (Jonas) mau jadi wali kota untuk kedua kali, dia sudah mengatakan kepada masyarakat untuk menolak. Tapi (setelah jadi wali kota) dia menipu warga dan kini memaksakan kehendak untuk membuat bendungan itu," kata Yoyarib saat ditemui di gedung Komnas HAM, Jakarta.

Menurutnya, tanah yang akan digunakan untuk bendungan merupakan tanah ulayat milik suku Helong, yang merupakan salah satu suku pertama di Kupang. Selama ini, lahan tersebut produktif dan dikelola oleh suku tersebut untuk biaya sekolah anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain sebagai lahan pertanian, di lokasi tersebut juga terdapat tempat pemakamnan leluhur mereka.
Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah yang menerima pengaduan warga Kolhua mengatakan pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut. Namun, untuk meminimalkan konflik dan kekerasan, Komnas HAM akan meminta data dari pihak ketiga atau membentuk kelompok kerja kecil. Data-data itu juga yang nantinya akan menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk bekerja dan mediasi.

"Kami baru menerima pengaduan. Tapi nampaknya potensi konflik antara pemkot dengan masyarakat adat sangat tinggi. Apalagi wali kota sudah bersumpah untuk 'menanam kepala' dan masyarakat sudah bersumpah adat untuk mempertahankan tanah leluhur sekaligus sejarah Kota Kupang," kata Otto.

Sumber: metrotvnews.com

Hotel di Kupang Bidik Pebisnis Australia

Pengembangan perhotelan betul-betul meluas ke seluruh Indonesia. Kupang, Nusa Tenggara Timur, tak ketinggalan mendapat giliran ekspansi para pebisnis hotel. Tak tanggung-tanggung, selain pebisnis lokal, segmen pasar yang diincar adalah pebisnis dan turis asal Australia.

Terbaru adalah Archipelago International. Bersama PT Sinar Global Investama, mengembangkan Aston Kupang Hotel & Convention Center. Ini merupakan fasilitas akomodasi berkelas bintang empat yang menawarkan 179 kamar dan suites, termasuk grand ball room tanpa pilar seluas 1.000 meter persegi dan beberapa ruang pertemuan.

Aston Kupang Hotel & Convention Center diklaim sebagai yang terbesar di Nusa Tenggara Timur. Selain berbagai fasilitas tadi, hotel ini juga menyediakan sky loung, restoran, pusat kebugaran, kolam renang dan spa.

Kupang menjadi wilayah ekspansi Archipelago International karena merupakan kota yang perkembangannya menjanjikan. Kota ini telah berkembang menjadi pelabuhan dagang semenjak masa penjajahan Portugis dan Belanda. Dengan jarak yang cukup dekat ke Darwin, Kupang juga menjadi pelabuhan laut yang terkenal bagi masuknya turis Australia yang ingin menjelajahi kepulauan Indonesia.

Wakil Presiden Penjualan & Pemasaran Archipelago International, Norbert Vas, mengatakan, Kupang merupakan pusat perdagangan bagi Nusa Tenggara Timur dan berpontesi untuk menjadi tujuan bisnis meeting, incentives, convention dan exhibition (MICE) regional yang akan diperhitungkan.

"Aston Kupang merupakan fasilitas konferensi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan strategi kami dalam mengembangkan fasilitas akomodasi dan konferensi berkelas di wilayah Indonesia Timur, ” ujar Norbert dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/6/2013).

Sumber: kompas.com

Bawaslu Tindaklanjuti Pelanggaran Pilgub NTT

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku telah menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran selama proses pelaksanaan pemilu Gubernur NTT putaran kedua.

“Seluruh dugaan kecurangan selama pilgub yang ditemukan panwaslu maupun yang dilaporkan masyarakat sudah ditangani Bawaslu,” kata anggota Bawaslu NTT, Yemris Fointuna kepada wartawan, Kamis, 6 Juni 2013.

Dia mencontohkan, kasus dugaan politik uang dan kampanye di luar jadwal kampanye yang ditemukan Panwaslu di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Flores Timur yang masuk kategori pelanggaran pidana, sudah dilimpahkan ke polisi.

Begitu pula kasus dugaan pencoblosan surat suara yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sumba Barat Daya juga sudah dilimpahkan ke polisi.

“Tidak ada kasus yang masih tersisa di Bawaslu, semua sudah direkomendasikan ke pihak lain sesuai dengan jenis pelanggarannya,” katannya.

Kasus yang masuk pelanggaran administrasi direkomendasikan ke KPU, sedangkan kasus yang masuk pelanggaran kode etik direkomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penjelasan Bawaslu ini terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Anti Politisi Busuk (GAPB) di kantor tersebut, Rabu, 5 Juni 2013 kemarin. Kedatangan mereka untuk bertemu anggota Bawaslu guna menanyakan proses penanganan sejumlah kasus dugaan kecurangan pada pemilu kada putaran kedua.

“Kami ingin menanyakan kepada Bawaslu tentang penanganan kasus-kasus kecurangan selama pilgub,” kata Koordinator Gerakan Anti Politisi Busuk, Jan Pieter Windy.

Sumber: nttonlinenow.com

Stok BBM di NTT Dijamin Masih Aman

Walau antrian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Kupang mulai terjadi menjelang penaikan BBM pada 18 Juni mendatang, namun PT Pertamina (Persero) menjamin stok BBM masih aman untuk mencukupi kebutuhan dua minggu ke depan.

Sales Area PT Pertamina NTT, Muhamad Faruq sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis  (06/6).

Ia menyebutkan, stok BBM untuk wilayah Timor yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) masih sangat aman. Untuk BBM jenis premium sebanyak 4. 900 kilo liter (Kl) dan solar 5. 053 Kl. “Untuk stok premiun, masih untuk memenuhi kebutuhan 16 hari ke depan dan solar untuk 10 hari ke depan,” kata Faruq.

Menjawab pertanyaan tentang adanya antrian di sejumlah SPBU, Faruq sampaikan diduga karena keterlambatan pendistribusian. Karena Pertamina selalu menjamin stok BBM aman. Karena itu, dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik.

“Kami minta masyarakat jangan panik jelang kenaikan BBM dengan membeli BBM dalam jumlah banyak,” pinta Faruq.

Sumber: nttonlinenow.com

45 Imigran Gelap Ditangkap di Kabupaten Sabu Raijua

Aparat keamanan kembali menangkap 45 imigran ilegal asal Timur Tengah di pesisir Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Rabu (5/6).

Imigran tersebut ditangkap setelah sebelumnya turun dari perahu untuk membeli makanan di desa tersebut. Sebelumnya mereka berlayar dari Pulau Banjar, Nusa Tenggara Barat tujuan Australia. Awalnya polisi menerima laporan dari warga mengenai keberadaan imigran tersebut di pantai. Aparat keamanan dari Polsek Hawu Mehara bersama aparat TNI dari Pos Angkatan Laut dan Koramil kemudian bertolak menuju lokasi penemuan imigran.

Kapolsek Hawu Mehara Ipda Noh Penu Moy mengatakan saat polisi tiba, hanya ditemukan 38 imigran, sedangkan tujuh imigran lainnya bersama nakhoda menunggu di kapal yang berlabuh tidak jauh dari pantai. Melihat 38 imigran ditangkap, nakhoda bersama imigran lainnya kemudian melarikan diri, namun mereka berhasil ditangkap polisi terjadi kejar-kejaran dengan aparat keamanan yang menggunakan speed boat milik syahbandar sejauh 15 mil dari pantai.

Kendati sudah ditangkap, nakhoda bernama Aminudin asal Pulau Banjar masih berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Namun ia berhasil ditangkap kembali. Imigran kemudian diangkut ke Polsek Sabu Barat untuk ditampung sementara di aula polsek, sedangkan nakhoda di masukan ke dalam sel tahanan polres.

Mohamad Jafar, satu dari puluhan imigran yang tertangkap tersebut mengatakan ia bersama rekan-rekannya berangkat ke Australia untuk minta suaka. Mereka masuk ke Indoenesia melalui Malaysia, dan tiba pertama di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar, Sulwesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. ” Di negara kami di Iran, keamanan sangat mahal, sewaktu-waktu kami bisa terbunuh sehingga memutuskan pergi ke Australia,” kata Mohammad.

Penangkapan imigran tersebut hanya berselang satu hari dari penangkapan 86 imigran di pesisir Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Imigran tersebut ditangkap setelah perahu yang mereka tumpangi menuju Australia pecah dan terseret gelombang ke pantai.

Sumber: nttonlinenow.com

Kamis, 06 Juni 2013

Provinsi NTT Masuk Kategori Terburuk Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk kategori terburuk dalam tata kelola pemerintahan dengan menempati peringkat 30 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam Soft Launching hasil Indonesia Governance Index (IGI) tentang Tata Kelola Pemerintahan Provinsi diselenggarakan oleh Partnership For Governance Reform di Ruang Kolbano Hotel Kristal Kupang Rabu (29/5).

Menurut peneliti Partnership di Provinsi NTT Zarniel Woleka,SH, hasil pemeringkatan lima teratas Indonesia Governance Indeks (IGI), sebelumnya Partnership Governance Indeks (PGI), Tahun 2012-2013 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima Provinsi terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77) Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).

"Dalam konsep demokrasi modern, kualitas governance tidak hanya ditentukan oleh kinerja arena pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) saja, melainkan juga interaksi antar arena tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan ekonomi (swasta),"jelas Zarniel Woleka.

Dia menambahkan Partnership for Governance Reform in Indonesia telah melakukan pemeringkatan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) sektor yaitu, Eksekutif, Legislatif, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Dunia Usaha. Pengukuran keempat sektor tersebut telah diukur dengan menggunakan 6 (enam) Parameter Good Governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas.

Zarniel menjelaskan hasil IGI NTT 2012, menampilkan fakta indeks keseluruhan NTT 4.73 ada dalam status yang cenderung buruk, dari rata-rata nasional 5.60. Pada 3 sektor lainnya menunjukkan nilai rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, Sektor pemerintah memperlihatkan indeks yang paling rendah yaitu 3,76 ini artinya cenderung buruk, dibandingkan indeks nasional 4,86.

Arena birokrasi juga tidak jauh berbeda dengan indeks 4.19 bandingkan dengan nasional 5,74. Sedangkan masyarakat ekonomi berada di indeks 4,83 dari rata-rata nasional 5,75.

Indeks arena masyarakat sipil di NTT yaitu 6.40 memperlihatkan situasi yang cenderung baik, bahkan melebihi rata-rata nasional 6.33.

Namun penilaian ini juga menunjukkan NTT sedikit lebih baik diatas Bengkulu (4.64), Maluku Utara (4.29), dan Papua Barat (4.17), tetapi sungguh jauh dibandingkan dengan Jogjakarta dengan indes keseluruhan 6.81, atau sang tetangga NTB dengan indeks keseluruhan 5.66.

Zarniel mengatakan Faktor penyebabnya adalah adanya nilai-nilai yang secara signifikan menarik turun peringkat NTT, diantaranya adalah Prinsip Keadilan (1,81) di Arena Pemerintah, Prinsip Partisipasi (1,89) dan Keadilan (2,01) di Arena Birokrasi, yang kesemuanya masuk kategori Sangat Buruk.

Rekomendasi dari Indonesia Governance Index (IGI) untuk pemerintah
Transparansi, efektifitas, keadilan dan efisiensi adalah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah (Gubernur dan Legislatif).

Transparansi berupa kemudahan publik mengakses penggunaan dana aspirasi, akses informasi terhadap dokumen kelengkapan APBD dan pertanggungjawabannya, terhadap dokumen-dokumen hukum, risalah rapat/kunjungan/kegiatan DPRD harus dibenahi secara online dan ter-update. Semua ini penting dilakukan untuk meningkatkan kontrol dan kepercayaan publik terhadap Gubernur dan DPRD.

Efektifitas berupa peningkatan produktifitas jumlah PERDA yang harus dihasilkan untuk mengatur jalannya pembangunan, termasuk membuat berbagai regulasi lingkungan hidup, serta meningkatkan prosentase perempuan di parlemen.

Keadilan, perlu peningkatan alokasi APBD untuk kesehatan, Penanganan kemiskinan dan pendidikan.

Efisiensi, perlu peningkatan Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD

Birokrasi
Yang perlu diperbaiki, Partisipasi berupa perubahan paradigma kerja dari hal-hal administratif (office-centered) ke persoalan publik (people-centered). Lebih membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan aktifasi unit-unit pengaduan di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keuangan. Juga diperlukan interaksi dengan kampus dan elemen sipil lainnya untuk peningkatan kualitas pembangunan.

Efektifitas pembangunan harus diupayakan melalui pertumbuhan investasi dan bisnis lokal melalui peningkatan PAD. Implementasi proyek pembangunanpun harus mempertimbangkan kelestarian alam, yang cenderung semakin rusak.

Keadilan adalah dengan memperbaiki kualitas kelompok kerja pengarus utamaan gender di tingkat provinsi guna mencapai kualitas pembangunan yang tidak timpang terhadap kelompok-kelompok rentan. Terlebih dengan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta peningkatan prosentase pejabat perempuan di eselon 2.
   
Transparansi, Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi.

Efisiensi, meningkatkan kemudahan akses dan Pelayanan Pengurusan Investasi.

Masyarakat Sipil
Partisipasi OMS yang terlihat cenderung meningkat pada level evaluasi pembangunan, harus lebih ditingkatkan lagi sejak tahap perencanaan. Keterlibatan masyarakat sipil sejak awal sangat krusial bagi kualitas proses dan hasil pembangunan.
Diperlukan upaya untuk merubah paradigma pokok hubungan dengan pemerintah, harus menjadi partner strategis, bersinergi dan berbagi sumber daya untuk membangun NTT.

Masyarakat Ekonomi
Asosiasi usaha dan kelompok buruh harus melakukan perbaikan mulai dari bersatunya asosiasi dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang pro-pertumbuhan ekonomi rakyat dan mendukung hak-hak pekerja, sampai kepada tanggungjawab untuk menumbuhkan usaha dan penyerapan tenaga kerja tanpa ketergantungan kepada realisasi APBD.

Timor Leste dan NTT Jalin Kerjasama Bidang Peternakan

Lima Tahun Terakhir, Populasi Ternak di NTT meningkat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan sejak lima tahun yang lalu hingga saat ini populasi ternak di NTT meningkat lebih kurang 800 ribu ekor sapi.

"Dengan data ini kita optimis ternak sapi di NTT makin meningkat. Selain ternak sapi ada juga ternak babi dan unggas. Salah satu hambatan perkembangan ternak sapi di NTT adalah masalah bibit dan penyakit," demikian disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat menerima kunjungan Menteri Muda Urusan Peternakan Timor Leste di ruang kerjanya, Rabu (06-05).

Gubernur NTT Frans Lebu menatakan sampai dengan saat ini NTT masih bebas penyakit ternak sapi hocollera terutama di daratan flores. Sehingga pemerintah tengah merencanakan pengembangan sapi di daratan flores.

Sementara Menteri Muda Urusan Peternakan Timor Leste, Valentino Parera yang didampingi Direktur dan Sekjen Peternakan mengatakan sejak tahun 2010, Timor Leste sudah menjajaki kerjasama dengan Indonesia terutama NTT dalam perdagangan ternak sapi. "Namun mendapat sorotan dari Dirjen Peternakan RI sehingga diberhentikan," kata Valentino Parera.

Valentino Parera mengatakan NTT sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan nagar Timor Leste, dengan dengan demikian pihaknya bermaksud datang menyampaikan maksud tersebut kepada Gubernur.

Selain itu, Kementerian Peternakan Timor Leste juga berniat melakukan kerjasama di bidang peternakan unggas dengan Provinsi NTT, karena sampai dengan saat ini ternak unggas di NTT bebas dari flu burung.

Gubernur NTT menyambut baik kerjasama yang ditawarkan oleh Kementerian Peternakan Timor Leste dan teknis pelaksanaannya dapat di koordinasikan dengan unit terkait yakni Dinas Peternakan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sehingga dapat terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Samuel Rebo dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Frederik Tielman.

Sumber: nttonlinenow.com

BBM Mulai Langka di Kota Kefamenanu, TNI Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin sulit diperoleh pada dua SPBU yang ada di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibatnya, antrean panjang kendaraan tak dapat terhindarkan.

Guna mengantisipasi upaya penimbunan itu, pihak Satuan Tugas pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL, asal kesatuan Yonif Linud 503 Mayangkara, meningkatkan pengawasan di sepanjang garis perbatasan.

"Kita sudah mendapat instruksi soal pengawasan BBM bersubsidi, jadi khusus di perbatasan kita akan tingkatkan pengawasan jangan sampai terjadi penyebrangan membawa BBM bersubsidi," terang Mayor Inf Triyono Wadansatgas Pamtas RI-RDTL, di Kefamenanu, NTT, Rabu, (5/6/2013).

Triyono menyebutkan, ada sejumlah titik rawan penyebrangan yang dicurigai akan menjadi target pengawasan, namun pada intinya 14 pos yang berada sepanjang garis batas di wilayah Timor Tengah Utara harus terus dilakukan peningkatan pengawasan.

"Kita akan tekankan peningkatan pengawasan terutama pada pos penyebrangan seperti Pos Wini, Pos Napan Bawah dan Pos Haumeni-ana meskipun demikian, ada juga titik-titik jalan tikus yang dicurigai juga menjadi target pengawasan kita," ungkap Mayor Inf Triyono.

Sumber: sindonews.com

Esthon-Paul Berharap MK Batalkan Pleno KPUD NTT

Pasangan Cagub dan Cawagub Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon Foenay dan Paul Talo atau yang disebut Esthon Paul berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pilgub yang diplenokan KPUD NTT. Pasangan yang baru saja kalah dalam Pilgub putaran ke 2 ini pun telah menggugat hasil pleno tersebut ke MK.

Informasi yang diperoleh dari Esthon Paul Center, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiakto telah menunjuk Yuzril Izha Mahendra dan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum, di MK. Hal ini disampaikan Gabriel Bira Binna, Tim sukses Esthon Paul melalui pesan singkat yang diterima Sindonews, Selasa (4/6/2013).

Gabriel mengharapkan masyarakat NTT tidak kecewa akan kekalahan tersebut. Ia meyakini, di MK akan terbongkar seluruh kejahatan yang telah merusak demokrasi di NTT.

"Pak Esthon menyampaikan salam hangat untuk warga NTT, dan percayakan masalah pilgub di MK. Beliau akan menangkan perkara ini dan beliau yang akan dilantik jadi gubernur," ucap Gabriel 

Setiap perkembangan terkini, posko Esthon Paul Center selalu menyebarkan informasi kepada pengurus partai pendukung. Salah satunya Partai Gerindra. "Informasi selalu disampaikan melalui pesan singkat atau short message service (SMS)," katanya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT diikuti dua pasangan calon, yaitu Frans Lebu Raya dan Beni Litelnoni, serta pasangan Esthon Foenay dan Paul Talo. Hasil pleno KPUD NTT, dimenangkan pasangan Frenly dengan 51 persen suara.

Namun, hasil pleno tersebut ditolak tim sukses Esthon Paul dan kini didaftarkan di MK. 

Sumber: sindonews.com

Peraih Nilai 10 UN di Sumba Tak Lanjutkan Sekolah

Ternyata tidak selamanya kelimpahan ekonomi dan mudahnya akses informasi, sarana prasarana, bisa melahirkan anak –anak yang cerdas. Justru dari keadaan serba minim, bisa pula menciptakan figur berprestasi dan penuh daya juang. 

Adalah Marlin Hana Rahik (17) seorang siswi SMP, warga Dusun Matawai Pataku, Desa Katiku Wai, Kecamatan Matawai Lapawu, Kabupaten Sumba Timur, justru menjadi satu –satunya peraih nilai sempurna di mata pelajaran Matematika. Pelajaran yang seakan selalu jadi momok bagi peserta UN di NTT.

Marlin, demikian biasa disapa, merupakan anak ke-5 dari 9 bersaudara pasangan petani miskin, Musa Punda Mandang (53) dan almarhumah Maria Lika Nggoji.

Kini Marlin, sedang bermuram durja. Pasanya, walau meraih nilai sempurna (10) untuk Matematika UN SMP, ternyata tidak serta merta menjamin Marlin untuk bisa melanjutkan sekolah ke SMA sederajat. Kendala biaya untuk tumpangan, biaya makan dan minum serta biaya pendukung lainnya bagi Marlin jika hendak melanjutkan sekolah ke Kota, menjadi batu sandungan yang besar untuk disingkirkan.

Selama menempuh pendidikan dari tingkat SD hingga tamat SMP saja, setiap hari, pagi dan sore, Marlin harus senantiasa membantu orang tuanya. Seperti mengurus adik –adiknya dan mengambil air di lembah curam yang berjarak hampir satu kilometer dari rumahnya. 

Untuk belajar, Marlin memanfaatkan sedikit waktu luang baik siang maupun malam hari, walau hanya diterangi lampu pelita yang bernyala redup.

Saat ditemui di kediamannya, Rabu (5/6), Marlin ditemani ayah dan adik – adiknya nampak ceria. Namun ketika ditanyakan tentang rencana Marlin ke depan pasca lulus UN SMP, tangis Marlin dan Ayahnya tak terbendung.

“Saya sebenarnya mau sekolah lanjut. Tapi orang tua saya tidak mampu, saya mau bagaimana lagi. Kalau bisa, sebenarnya saya punya cita – cita menjadi guru,” jelasnya dengan terisak – isak dan suara terbata – bata.

Dengan air mata yang menggantung di pelupuk matanya, Musa juga mengutarakan isi hatinya dnegan bahasa daerah setempat. Yang garis bersarnya menyatakan kemiskinan dan ketidakmampuan ekonominya. 

“Saya bangga dia dapat nilai sempurna dan lulus UN, tapi saya juga sedih karena saya tak punya uang untuk bayar sekolah dan biaaya hidupnya sekolah di Kota Waingapu(kota Kabupaten, -red). Tapi saya tetap ikhlas lepas anak saya sekolah jika ada orang yang mau membantu biaya sekolah  dan hidupnya,” urai Musa sembari mengusap matanya yang berair. 

Tempat tinggal dan sekolah Marlin memang di pedalaman, akses informasi dan transportasi terus menjadi kendala. Namun demikian, Marlin justru bisa membanggakan sekolah, orang tua dan warga desanya. Semoga nantinya ada pihak yang terketuk hati untuk berbagi sukacita dan mewujudkan harapan Marlin dan keluarganya. 

Namun paling tidak, dari Marlin, semua pihak bisa belajar untuk miliki sikap pantang menyerah, walau keterbatasan dan kemiskinan akrab menemani.

Sumber: sindonews.com

Rabu, 05 Juni 2013

Palsukan KTP, Calon Bupati di Kupang Diadukan ke Polisi

Puluhan warga Desa Neukbaun di Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur mengadukan calon bupati Ayub Titu Eki dan wakilnya Korunis Masneno, ke polisi. Pasangan bupati itu dituduh memalsukan KTP dan tandatangan warga. Salah seorang warga Neukbaun, Joni Tiran mengatakan, mereka tidak pernah memberikan salinan KTP atau menandatangani dukungan terhadap pasangan Ayub Titu Eki dan Korinus Masneno.

"Tentu kita menyesal sekali ada hal seperti ini kan. Kita sama sekali tidak tahu, nama kita tiba-tiba muncul dalam daftar dukungan. Padahal saya sama sekali tidak pernah memberikan dukungan kepada pa Titu Eki dan Pa Korinus. Oleh karena itu, setelah kita koordinasi dengan keluarga semua, langkah yang kita tempuh ini pasti kita laporkan ke polisi biar diusut. Kan ini kan pemalsuan tanda tangan, penipuan. Kita masih sementara koordinasi hampir sebagian besar saudara-saudara di kampung itu sama sekali tidak tahu juga soal dukungan ini."kata Joni di Kupang, Rabu (5/6)

Salah seorang warga, Joni Tiran mengklaim, di Desa Nekbaun ada sekitar 200 warga yang menjadi korban yang pemalsuan KTP dan tandatangan dukungan pemilihan bupati. 

Sementara itu di Desa Sulamu, ada sekitar 650 warga mengadukan pasangan calon bupati Ayub Titu Eki dan Korinus Masneno ke Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Kupang, karena tuduhan serupa yaitu pemalsuan KTP dan tangan tangan dukungan. Pemilihan bupati Kupang, akan digelar Oktober mendatang. Saat ini KPU Kupang sedang menyeleksi berkas dukungan terhadap pasangan dari jalur perseorangan.

Sumber: portalkbr.com

Korupsi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Samuel Bait, dituntut 6,5 tahun penjara, karena diduga terlibat korupsi dana bantuan sekolah (BOS) tahun 2010.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana BOS," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jeremias Penna saat sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang, Rabu, 5 Juni 2013.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin majelis hakim, Khairulludin didampingi dua hakim anggotanya, Agus Komarudin dan Anshyori. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukum, Egy Djaha.

JPU juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, serta dana sebesar Rp 72 juta sebagai uang pengganti kerugian negara subsider 3,3 bulan penjara. "Jika uang pengganti dan denda tidak dibayarkan, maka akan ditambah hukuman penjara," katanya.

Terdakwa diancam tindak pidana korupsi, pasal 2 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Terdakwa juga disangka telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Sumber: tempo.co

Selasa, 04 Juni 2013

Siswa di Kota Kupang Akan Jalani Tes Urine

Siswa di sekolah di Kota Kupang bakal menjalani tes urine. Tes yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang itu untuk memastikan peredaran barang haram itu yang diduga sudah merambah hingga ke lembaga pendidikan.

"Biarpun biaya tes urine itu mahal, karena harga setiap alat tes mencapai Rp300 ribu, namun tetap akan kami 
lakukan," kata Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, Ricardo Therik di Kupang, Selasa (4/6).

Pengguna narkotika dan obat terlarang di Nusa Tenggara Timur (NYY), ia menilai, sudah sangat mengkhawatirkan karena hingga kini telah mencapai 60.992 orang dan terbanyak berada di Kota Kupang.

"Ini data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2012 silam dan bisa akan terus beratmbah jika tidak dicegah secara cepat, terutama untuk generasi muda yang masih bersekolah," katanya.

Tidak hanya melakukan tes urine terhadap para pelajar, mengingat masih dianggap rawan terpengaruh, Ricardo mengatakan, BNN juga akan melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa.

"Peredaran narkoba di NTT merupakan fenomena gunung es yang dipermukaannya terlihat kecil, namun kenyataannya sudah sangat mengkhawatirkan," katanya.

Sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Kupang itu, ia melanjutkan, untuk mencari kader anti narkoba untuk diberi pelatihan-pelathian, sehingga mampu menjadi duta narkoba bagi pelajar lain yang ada di Kota Kupang bahkan di NTT. 

"Sasaran pengedar narkoba saat ini sudah melebar ke sekolah sehingga jika tidak dicegah secara dini maka sangat membahayakan generasi bangsa," katanya.

Kepala BNN Kota Kupang, Martha Salendang, mengaku saat ini BNN Kota Kupang sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan di belasan sekolah yang ada di Kota Kupang dan telah memiliki kader anti narkoba ratusan orang dari pelajar. Hal ini sangat positif dan mendapat respon yang luar biasa dari para pelajar.

"Kader kita sudah mencapai 600 orang lebih dan mereka akan menjadi duta kita untuk menyampaikan kepada orang lain tentang penyalahgunaan narkoba," kata Martha.

Dia juga berharap kerja sama semua pihak, untuk bisa menghalau peredaran narkoba di NTT umumnya dan Kota Kupang khususunya terutama terhadap generasi muda.

Sumber: skalanews.com

Jelang Sail Komodo 2013, Bandara Labuan Bajo Akan Dipercantik

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla, menyatakan akan mempercantik Bandara Komodo di Labuan Bajo dalam rangka menyambut "Sail Komodo 2013".

"Kami sementara memperbaiki bandara, jadi nanti dari Jakarta sudah bisa langsung ke Labuan Bajo tanpa perlu transit melewati Denpasar. Rencananya, SBY akan datang langsung ke sini tanpa melalui Denpasar pada September mendatang untuk membuka Sail Komodo," kata Agustinus Ch Dulla.

Menurut Agustinus, perbaikan juga meliputi perbaikan ruang tunggu Bandara Komodo Labuan Bajo, sehingga bandara ini akan menjadi bandara termegah di Indonesia Timur dan menjadi gerbang wisata ke Pulau Komodo.

Sail Komodo 2013 diharapkan akan semakin mengukuhkan Kabupaten Maggarai Barat di Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi wisata andalan Indonesia. Apalagi pada tahun 2011 Pulau Komodo telah masuk dalam nominasi New7Wonders Nature yang memperkenalkannya pada dunia internasional.

Sumber: Okezone

Seminar "Better Life With Your Dog' di Atambua

Seminar Anjing Pintar di Atambua, Nusa Tenggara Timur bersama Ocean K9 dengan tema "Better Life With Your Dog" pada hari Minggu, Tanggal 9 Juni 2013.




Sekolah di Kota Kupang Siap Jalankan Otonomi PSB

Terkait otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB), beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Kota Kupang menyatakan siap menjalankannya sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO).

Kepala SMU Negeri I Kupang, Bapa Muda menyatakan siap menjalankan penerimaan siswa baru sesuai dengan Juknis dari dinas. Dirinya menyambut baik kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah untuk melaksanakan PSB secara otonomi.

"Kita sambut baik dan tentu kita akan lakksanakan dengan penuh tanggungjawab dan profesional," kata Bapa Muda saat dikonfirmasi mengenai otonomi PSB di Kupang, Senin (03/06).

Diakuinya, SMAN I Kupang merupakan salah satu sekolah favorit yang menjadi incaran anak sekolah di Kota Kupang. Untuk itu maka dengan kewenangan yang diberikan, pihaknya berjanji akan melksanakan PSB sesuai Juknis yang ada sehingga tidak merugikan para siswa.

"Dulu banyak intervensi yang membuat kita pusing, nah kita berharap tahun ini tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita pusing dengan kewenangan yang diberikan kepada sekolah," kata Bapa Muda.

Sementara Kepala SMKN I Kupang, Mathias Beeh mengatakan pihaknya siap melaksanakan PSB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni nanti. Bagi para siswa yang ingin sekolah di SMKN I Kupang, Kata Mathias, pihaknya akan melakukan seleksi pertama melalui standar Nilai Ebtanas Murni (NEM) kemudian dilanjutkan dengan tes minat dan bakat untuk ditempatkan pada jurusan yang ada.

"Kita siap melaksanakan PSB dan akan menyesuaikan dengan daya tampung ruangan yang tersedia sehingga tidak merugikan siswa," ungkap Mathias Beeh.

Sumber: nttonlinenow.com

Mobil New Xenia Segera Masuk Kota Kupang

Pertengahan Mei 2013, manajemen Daihatsu melaunching mobil New Xenia X-tra Aman, X-tra Nyaman secara serentak di sejumlah kota di Indonesia. Meski demikian, jenis mobil ini belum merambah pasar Kota Kupang, Nusa Tenggara Barat.

"Pada bulan Juni 2013, produk New Daihatsu Xenia akan segera masuk ke pasar Kota Kupang. Saat ini tengah dalam perjalanan menuju Kupang," kata Branch Manager PT Prima Parama Mobilindo, Authorized Daihatsu Dealer Wilayah NTT, Leonardus Rudy, beberapa waktu lalu.

Lenardus mengatakan, jenis mobil itu memiliki berbagai kelebihan. Mobil New Daihatsu Xenia juga sudah dilengkapi dengan dual SRS Airbag untuk semua tipe. Baik penumpang maupun pengemudi depan kini sudah lebih terlindungi dengan adanya fitur kantung udara yang otomatis mengembang ketika terjadi kecelakaan frontal.

Lupa pakai seatbelt karena tergesa-gesa? Leonardus mengatakan tidak akan terjadi pada New Daihatsu Xenia, karena kini Daihatsu Xenia telah dilengkapi dengan seatbelt warning yang akan menyala otomatis ketika seatbelt tidak dikenakan oleh pengemudi.

Selain lebih aman jika terjadi kecelakaan, lebih aman juga karena terhindar dari kemungkinan ditilang karena lupa pakai seatbelt.

Leonardus menambahkan, Daihatsu Xenia terbaru juga memiliki interior yang lebih mewah dan sporty dengan aksesoris chrome pada bagian dashboard dan door trim. Tambahan chrome ini menjadi pembeda paling kentara antara interior Daihatsu Xenia baru dan lama.

Begitu pula dengan tingkat kebisingan dan getaran yang lebih minim. Ini berkat engineering design yang lebih baik pada sektor NVH (Noise & Vibration Harshness) Daihatsu New Xenia.

Daihatsu Xenia terbaru memiliki desain setir baru yang lengkap dengan aksesoris chrome. Jika diperhatikan lebih baik, sebenarnya model setir ini adalah model setir yang sama dengan Daihatsu Ayla calon LCGC Daihatsu yang sudah diperkenalkan pada akhir tahun 2012 lalu.

Namun, terlihat cukup oke dipakai oleh New Daihatsu Xenia. Mobil ini juga dilengkapi dengan window chrome list, seperti Honda CRV dan semua line up BMW. Dengan tambahan aksesoris ini Daihatsu All New Xenia tampak lebih mewah dan dewasa.

Sumber: tribunnews.com

Besok, Pasangan Esthon- Paul Daftar Gugatan Pilkada NTT ke MK

Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon L Foenay - Paul Edmundus Talo, akhirnya akan mendaftarkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pihaknya mencurigai adanya kecurangan pengelembungan suara dalam pemilu kepala daerah Gubenur NTT putaran kedua.

"Kami menyatakan menolak hasil pleno KPU NTT dan kami akan membawa kasus itu ke MK,” kata Kuasa Hukum pasangan calon Esthon- Paul, Ali Antonius yang dihubungi lewat telepon genggamnya dari Jakarta, Selasa, (4/6).

Gugatan itu, menurut Ali, karena adanya dugaan kecurangan selama proses dan pencoblosan pemilu kepala daerah Gubernur putaran kedua, 23 Mei 2013 lalu, di dua kabupaten yaitu kabupaten Sumba Barat Daya dan kabupaten Sikka.

"Saya merasa data yang ada di kami sudah cukup untuk dilakukan gugatan di MK. Besok rencananya, kami akan mendaftarkan gugatan ke MK," tambah dia.

Sementara itu, saksi pasangan calon Esthon- Paul, Gabriel Beri Bina juga menolak menandatangi berita acara pleno rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih.

"Kami menyatakan menolak hasil rekapitulasi ini,” katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk melihat dengan jernih proses pilgub NTT yang dinilai sarat rekayasa. Dirinya juga meminta KPU untuk tidak menetapkan calon terpilih.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua KPU NTT, Johanis Depa, mengatakan, KPU NTT dengan tegas menyatakan menolak permintaan saksi dan menetapkan calon terpilih.

"Silahkan saja, tapi kami tetap menetapkan calon gubernur terpilih. Karena masalah yang diangkat dalam pleno itu tidak dimunculkan pada saat kejadian di tingkat TPS hingga ke PPK," tegas Johanes Depa.

Dirinya mengatakan, KPU NTT siap melandeni gugatan jika pasangan Esthon-Paul menggugat ke MK.

"KPU NTT sudah menetapkan Frans Lebu Raya-Benediktus A Litelnoni sebagai pemenang Pilkada gubernur dan wakil gubernur NTT pada putaran kedua dan besok hari terakhir untuk pihak yang merasa tidak puas dan melakukan gugatan sesuai peraturan KPU," kata Johanes Depa.

Sumber: beritasatu.com